REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Meskipun terdapat intervensi dari beberapa pihak, Partai Golkar tetap menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) tanggal 30 November nanti. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Nurul Arifin berharap, Munas nanti akan menjadi pertarungan terbuka bagi para calon ketua umum. Pasalnya, panitia mengundang semua pihak yang sedang bertikai.

"Seharusnya sih dengan diundang, kompetisi terbuka dan fair," kata dia di komplek parlemen.

Sebagai pengurus partai, imbuh Nurul, Golkar tetap ingin menjunjung asas transparansi dan demokratis dalam pemilihan ketua umum di Bali. Jadi, kalau ingin ada keterbukaan di kedua kubu, masing-masing harus berani bertarung di pemilihan saat Munas. Kalau salah satu kubu tidak ingin datang, maka yang terjadi kemungkinan aklamasi.

"Kalau tidak ada (salah satu kubu), ya aklamasi, kalau sekarang pintunya terbuka," imbuh dia.

Menurut Nurul Arifin, boikot Munas datang dari kubu kader yang membentuk presidium penyelamatan partai yang dipimpin oleh Agung Laksono. Presidium penyelamat partai beranggapan Munas diskenario untuk memenangkan Aburizal Bakrie terpilih kembali sebagai ketua umum Golkar. Namun, Nurul membantah tudingan itu. Menurutnya, internal partai memiliki persepsi sendiri yaitu, dua kubu yang berseteru adalah kumpulan puzzle yang saat ini terpisah.

"Kalau disatukan menjadi gambaran skenario, di sana ada keluarga besar partai Golkar," tegas Nurul.

Ikuti Whatsapp Channel Republika