REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengeluarkan surat pernyataan tentang siaga darurat banjir agar instansi terkait dapat melakukan mitigasi bencana banjir tahunan di ibu kota dengan efisien.
"Jangan sampai terjadi seperti banjir 2013-2014 di Jakarta. Saat itu kita seperti kecolongan, BNPB telah menyiapkan semua materi bantuan tetapi tidak dapat dieksekusi optimal karena kendala tidak adanya surat pernyataan siaga darurat," kata Kepala Pusdatin dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho di kawasan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (27/11).
Sutopo mengatakan saat itu BNPB telah menyiapkan berbagai hal. Di antaranya bantuan logistik, peralatan tenda, dan sebagainya. BNPB juga saat itu telah menyiapkan pesawat modifikasi cuaca yang bersiap di Bandar Udara Halim Perdanakusuma.
Tetapi, karena tidak ada surat pernyataan membuat pesawat tidak beroperasi dan bantuan BNPB tidak optimal. Sutopo mengatakan hal itu terjadi karena jika BNPB bekerja di luar prosedur itu maka dapat menemui masalah.
"Pada saat itu kita siapkan pesawat tapi tidak ada permintaan maka kita tidak bisa bekerja. Ini memang administrasinya seperti itu. Kalau kita tetap lakukan (menerbangkan pesawat modisikasi cuaca) tanpa ada surat pernyataan resmi dari pemerintah daerah maka akan jadi temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," kata dia.
Secara umum, Sutopo mengatakan surat darurat banjir itu wajar karena dalam mekanisme penanggulangan bencana biasa dilakukan. Langkah itu sudah biasa ditempuh para kepala daerah di berbagai wilayah Indonesia untuk mengatisipasi berbagai bencana yang diperkirakan akan terjadi.
"Para kepala daerah lain juga sudah mengeluarkan surat siaga banjir itu sejak November-Desember sebelum curah hujan mengalami puncaknya pada pergantian tahun," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika