REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN -- Warga tiga desa di wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kecamatan Long Ampung, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara kata legislator DPRD Kalimantan Timur, Ingkong Ala, saat ini sangat membutuhkan ketersediaan air bersih.
"Warga di tiga desa di Kecamatan Kayan Ulu saat ini sudah sangat mendambakan air bersih. Proyek pembangunan Dam yang angggarannya bersumber dari APBN Rp7 miliar pada 2013, sampai sekarang belum bisa dimikmati masyarakat karena rusak," ungkap Ingkong Ala kepada wartawan di Samarinda, Rabu.
Pembangunan Dam untuk mensuplai air bersih ke masyarakat di tiga desa itu kata Ingkong Ala sudah terlaksana dan pipa primer serta sekunder sudah terpasang namun jaringan ke rumah-rumah warga belum ada.
Ironisnya, proyek pembangunan Dam untuk mensuplai air bersih ke masyarakat di tiga desa Kecamatan Kayan Hulu itu kata Ingkon Ala oleh kontraktornya disebutkan rusak akibat bencana alam. "Jadi, proyek yang dianggarkan melalui APBN itu belum dinikmati masyarakat karena sudah rusak dan oleh kontraktor pelaksana, mengklaim, Dam itu ambruk akibat banjir bandang. Bahkan, mereka (kontraktor) sempat membuat berita acara bencana alam dan meminta Kepada Desa Nawang Baru, tetapi ditolak," katanya.
Masyarakat lanjut Ingkong Ala berharap, pelaksana proyek Dam untuk distribusi air bersih itu segera menyelesaikan proyek tersebut. "Warga di perbatasan hanya berharap agar mereka bisa segera menikmati air bersih sebab selama bertahun-tahun warga disana menggunakan air sungai untuk segala kebutuhan. Jadi, kami berharap agar pemerintah melalui pihak terkait mengawasi proyek itu agar segera dapat dinikmati sehingga APBN tidak terbuang percuma," ujar Ingkong Ala.
Selain air bersih, warga di perbatasan di Kecamatan Kayan Hulu tambah Ingkong Ala juga berharap agar PLN dapat beroperasi diwilayah itu. "Selama ini, pemerintah telah membangun PLTA dan sudah bisa dinikmati di tiga desa dari 20 desa yang ada di Apau Kayan, tetapi mereka menolak dan berharap PLN membangun jaringan listrik di kawasan itu sebab selama ini pengelolaan PLTA yang diserahkan kepada masyarakat tidak berjalan maksimal tetapi justru banyak merusak alat elektronik warga akibat tidak stabilnya arus," ungkap Ingkong Ala.
Ikuti Whatsapp Channel Republika