REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam waktu hampir satu pekan belakangan, politik tanah air diwarnai dua isu yang cukup menyedot perhatian. Pertama tentang larangan Presiden Joko Widodo kepada menterinya untuk menghadiri undangan rapat di DPR dengan alasan internal DPR belum beres.

Kedua, rencana musyawarah nasional (munas) Partai Golkar di Bali yang dilarang oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhie Purjiatno dengan alasan keamanan dan kekhawatiran citra pariwisata Bali bisa rusak jika munas berujung ricuh.

Menanggapi hal ini, pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra memberikan tanggapan lewat akun twitter pribadinya.

"Menteri dilarang hadiri rapat dengan DPR. Golkar dilarang Munas. Waduh kok main larang2 aja ya hehe," katanya, Rabu malam (26/11).

Yusril pun menambahkan komentarnya tentang pelarangan yang dilakukan pemerintah. Seharusnya, lanjut Yusril, kenaikan harga bbm juga dilarang.

"Hwehehe mestinya BBM dilarang naik hehe" tulisnya.

Kicauan Yusril pun mendapatkan tanggapan bervariasi dari nitizen. Misalnya Muhammad Zaini ‏@89nino menuliskan

"Emang yg melarang siapa pak?@yusrilihza_mhd"

Ay Buyung ‏@AyBuyung juga ikut berkomentar

"@Yusrilihza_Mhd sementara yg benar benar di larang malah dilanggar ya prof"

Fight For Justice ‏@djhamdan64 menuliskan;

"@Yusrilihza_Mhd Hahaha, sepertinya menjurus ke kekuasaan sudah terlihat prof"

Jantuk Memories ‏@zuhri777 menuliskan;

"@Yusrilihza_Mhd sebentar lagi Pak Yusril dilarang ngetwit..hehe"

Ikuti Whatsapp Channel Republika