REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Tim Reformasi Tata Kelola Migas meminta pemerintah buka-bukaan mengenai data dan biaya pengadaan minyak mentah dan BBM. Pasalnya, mafia migas disinyalir bertumbuh dalam ketidaktransparansian tersebut.
Menaggapi hal ini, Kementerian ESDM mendukung bila nantinya Pertamina bersedia memberikan transparansi terkait Petral. Direktur Jendral Migas Kementerian ESDM Naryanto Wagimin mengungkapkan pihaknya belum menerima keputusan resmi dari Pertamina terkait pemintaan tim reformasi migas ini.
"Saya belum dapat surat resmi dari Pertamina," ujarnya kepada Republika (26/11). Naryanto sendiri enggan memberikan komentar lebih jauh tentang Petral ini. Dia meminta agar publik menunggu sikap resmi dari Pertamina selaku induk dari Petral.
Sebelumnya, tim reformasi tata kelola migas yang diketuai Faisal Basri kesulitan untuk mengaudit Petral. Pasalnya, anak usaha Pertamina tersebut berbadan hukum di Hongkong dan berada di Singapura.
Ikuti Whatsapp Channel Republika