REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar, Siti Hediati Haryadi atau biasa disapa Titik Soeharto menyesalkan kisruh internal jelang musyawarah nasional (munas) ke-IX di Bali. Titik menilai keputusan ketua umum Aburizal Bakrie (Ical) menyelenggarakan munas pada 30 November sampai 3 Desember 2014 sudah sesuai AD/ART. 

"Pak Ical sudah mengikuti keputusan rapimnas di Yogyakarta," kata Titik di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (26/11).

Ia mengakui, ada sejumlah elite dan kader Golkar yang tidak setuju dengan pemilihan waktu dan tempat munas. Namun mestinya ketidaksetujuan itu disampaikan dalam forum rapimnas di Yogyakarta.

Bukan malah membuat kericuhan di kantor DPP Golkar saat sidang pleno berlangsung. "Kalau tidak setuju jangan diprotes di sini, tetapi di rapimnas kemarin," ujarnya.

Titik mempertanyakan aksi pemecatan terhadap Ical yang dilakukan kubu Agung Laksono. Menurutnya pemecatan sepihak terhadap ketua umum tidak ada dalam AD/ART partai. 

Apalagi Ical juga tidak memecat orang-orang yang menolak munas di Bali. "Sekarang kita lihat yang resmi sebagai pimpinan Partai Golkar itu siapa? Kalau dia mau memecat kita atas dasar apa?" tanya Titik. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika