REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijanto memberikan saran kepada Partai Golkar. Menurutnya, sebaiknya Golkar memilih tempat lain jika tetap ingin menggelar munas pada 30 November mendatang. 

Karena bila di Bali, ia mengaku khawatir dapat memicu kerusuhan dan merusak citra Bali sebagai ikon pariwisata Indonesia.

"Kalau mau melaksanakan di tempat yang sepi, ya silakan. Tapi siapa yang mau tanggung jawab?" kata Tedjo di kantornya di Jakarta, Rabu (26/11).

Namun, Tedjo menampik telah melarang pelaksanaan munas Golkar di Bali. Sebagai menko polhukam, ia hanya memberi saran untuk agar dapat mencegah terjadinya kerusuhan massa. 

Ia pun menyayangkan adanya kesalahpahaman dari pernyataan pers yang ia keluarkan sore kemarin setelah terjadi bentrok di DPP Partai Golkar.

"Kalau saya tidak mengingatkan salah juga. Kalau mengingatkan kok dianggap bersalah juga. Di mana saya mengtakan saya melarang? Saya hanya mengingatkan, mengimbau dan menyarankan. Itu adalah tugas saya," ujar mantan politikus Partai Nasdem itu.

Tedjo membayangkan munas Golkar akan menghadirkan banyak kader DPD I dan DPD II dari seluruh Indonesia. Karenanya, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik.

Karena situasi politik di internal Golkar yang sudah panas akhir-akhir ini. "Rapat pleno di DPP saja ada bentrokan sehingga ada yang luka-luka," ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika