REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR bidang politik, hukum, dan keamanan, Fadli Zon geram dengan sikap Menkopolhukam, Tedjo Edy Purdijatno yang meminta polri tidak mengeluarkan izin penyelenggaraan Musyawarah Nasional (munas) ke IX Partai Golkar di Bali pada 30 November sampai 3 Desember 2014. Menurut Fadli masih banyak persoalan yang mesti diselesaikan Tedjo ketimbang mengurusi rumah tangga Partai Golkar.
"Bentrok TNI dan Polri saja dia tidak becus mengurus," kata Fadli kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (26/11).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menilai kekhawatiran Tedjo soal keamanan Munas Golkar sebagai bentuk kebodohan berpikir. Sebab menurut Fadli, Munas Golkar diselenggarakan di kawasan Nusa Dua Bali yang terisolir dari area publik. Dia yakin Munas Golkar tidak akan menimbulkan gangguan keamanan.
"Alasan keamanan pariwisata itu bodoh. Dia pernah ke Bali atau tidak? Nusa Dua itu terisolasi. Mau datang 5000 orang tidak masalah," papar Fadli.
Fadli heran dengan sikap Tedjo yang mencampuri waktu dan tempat pelaksanaan Munas Golkar. Sikap Tedjo harus segera dievaluasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena dapat membahayakan kepentingan nasional.
"Menteri seperti ini harus dievaluasi karena amatiran," sindir Fadli.
Ada tendensi politik di balik permintaan Tedjo agar polri tidak mengeluarkan izin Munas Golkar di Bali. Ini karena Tedjo sebelumnya merupakan pengurus DPP Partai Nasdem. Kuat dugaan Tedjo tidak ingin Golkar kembali dipimpin Aburizal Bakrie yang saat ini menjadi Ketua Presidium Koalisi Merah Putih (KMP).
"Dia (Tedjo) dari Nasdem, punya kepentingan di belakangnya," katanya.
Fadli melihat pemerintah sedang berusaha mencampuri konflik politik di internal Partai Golkar. Pemerintah menurutnya ingin mengulang lagi intervensi yang pernah mereka lakukan kepada PPP. Fadli mengatakan intervensi semacam ini tidak biasa dibiarkan karena membahayakan demokrasi.
"Kalau semua diintervensi apa bedanya dengan zaman Orde Baru dulu. Ini maunya apa pemerintah. Pemerintah jangan ikut campur urusan yang bukan ranahnya," papar Fadli.
Ikuti Whatsapp Channel Republika