REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ikut mengomentari kisruh yang terjadi di internal Partai Golkar. Menurut Tjahjo, partai politik seyogyanya mengambil keputusan sesuai dengan landasan hukum organisasi.

“Kami mengharapkan kehidupan kemasyarakatan termasuk parpol harus dinamis, harus demokratis, mengambil keputusan berdasarkan mekanisme sebagaimana  AD/ART. Tidak hanya Golkar, kami harap juga PPP,” ujarnya di Surabaya, Rabu (26/11).

Politikus PDI Perjuangan itu menilai, transisi partai politik yang berjalan lancar merupakan syarat terciptanya suasana kehidupan demokrasi yang kondusif.

"Kami sebagai pemerintah mengharapkan partai, Ormas, bisa mendorong, menggerakan dan mengorganisir masyarkat dengan baik," jelasnya.

Seperti diketahui, rencana percepatan musyawarah nasional (Munas) IX Partai Golkar memicu pro dan kontra di internal partai berlambang pohon beringin itu. Puncaknya terjadi bentrokan massa Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) yang dipimpin politisi Golkar Yorrys Raweyai dengan massa AMPG lain dalam agenda Rapat Pleno di Kantor DPP Golkar, Selasa (25/11) kemarin.

Kubu Yorrys menilai, keputusan Rapat Pleno memajukan jadwal Musyawarah Nasional (Munas) pada 30 November adalah bentuk kesewenang-wenangan. Buntut dari kisruh tersebut, pusat kepemimpinan Partai Golar tebelah. Politisi Golkar Agung Laksono mengambil alih kepemimpinan partai dengan membentuk presidium penyelamat organisasi.

Anggota presidium tersebut adalah para calon ketua umum Golkar, yakni Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Thohari, Zainuddin Amali, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan sejumlah elite Golkar seperti Laurens, Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar dan Ibnu Munzir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika