REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan apapun nasib Perppu 1/2014 tentang pilkada akan tetap menguntungkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok).

"Haha yang tetap untung kalau Perpu no 1 Thn 2014 diterima atau ditolak adalah Ahok hehehe,' tulisnya dalam akun twitter pribadinya, Rabu (26/11).

Ia menjelaskan dasar hukum dilantikanya Ahok jadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi adalah Perppu 1/2014. Dalam pasal 203 Perppu disebutkan jika terjadi kekosongan jabatan gubernur/bupati dan walikota yg diangkat berdasarkan UU 32/2004 ia digantikan oleh wakil gubernur/bupati/walikota sampai habis masa jabatannya.

"Atas dasar ketentuan peralihan Perpu No 1 Thn 2014 itulah maka Ahok dilantik Presiden Jokowi menggantikan dirinya hehehe," katanya.

Andaikata DPR menolak mengesahkan Perpu No 1/2014 menjadi UU maka pelantikan Ahok menjadi gubenur DKI tetap sah. Sebab penolakan DPR dan pencabutan Perpu tersebut adalah terhitung sejak rapat paripurna DPR yang menolak pengesahan Perpu tersebut menjadi undang-undang.

Penolakan pengesahan Perpu tidaklah berlaku surut atau retroaktif. Jadi sebelum ditolak DPR perpu tersebut tetap sah berlaku, termasuk segala tindakan yang didasarkan atas Perpu tersebut adalah tetap sah secara hukum

"Jadi Ko Ahok memang lagi hoki atau " nyit nyit an to chon mhiau sat pun" atau "hari2 banyak untung gak pernah rugi" hehehe," tulis Yusril.

"Makanya saya bilang dalam bahasa Cina Hakka yg kami pakai di Belitung Ko Ahok bisa "sit pau ho soi" atau "makan kenyang tidur pules"

Yusril menegaskan Ahok tak perlu khawatir tentang nasib Perppu Pilkada karena Ahok tetap akan jadi Gubernur DKI Jakarta.

"Sebab Ko Ahok gak perlu risau Perpu no 1 Thn 2014 diterima atau ditolak DPR, Ko Ahok tetap aman jadi Gubernur DKI. Gong Xi Gong Xi..."

"Saya cuma bilang sama Ko Ahok hati2 thai theu ka kin ha yiu thai lok sui khiun Ye Sang. Ntar kebanjiran lho hehe"

Ikuti Whatsapp Channel Republika