REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Asosiasi Ekonomi-Politik Indonesia (AEPI), Dani Setiawan mengungkapkan pemerintahan Jokowi tidak menunjukkan keseriusan membenahi sektor migas."Sejak penunjukkan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, pemerintahan Joko Widodo tidak sungguh mengubah tata kelola sektor migas terutama pemberantasan mafia migas," ujar Dani kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/11).
Pertama indikasi tersebut terlihat dari masalah besarnya. Penunjukkan Sudirman Said sebagai menteri ESDM disinyalir merupakan bagian dari pemain industri migas. "Kedua, ketua SKK migas yang baru, meskipun berasal dari KPK, tetapi melihat track record, maka dengan mudah menyimpulkan ada upaya sektor migas ditempati orang-orang dengan latar belakang akuntan," jelasnya.
Jangankan perhitungan BBM, bahkan soal format APBN sudah lama diakali dengan perhitungan rekayasa finansial melalui sitem akuntasi kapitalistik. Hal itu sangat menjadikan format APBN tidak sungguh-sungguh dibuat untuk dijalankan pemerintah sesuai konstitusi. "Dunia kapitalisme sangat identik dengan permainan akuntasi dan keuangan. Ada upaya untuk menjadikan akuntasi sebagai kejahatan ekonomi, ini harus dibongkar," tegasnya.
Dengan terpilihnya Amien sebagai kepala SKK Migas, Sudirman Said Menteri ESDM jelas sekali membentuk sebuah jaringan. Kalau disederhanakan kepentingan kapitalisme global sangat gampang berkawan dengan kelompok akuntan.
Menurutnya, tidak ada hal yan baru dalam pengelolaan Sumber Daya Alam kalau orang yang ditempatkan di sektor migas memiliki poin of interest yang cukup tinggi.
"saya kira akan ada pergantian mafia," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika