REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para gubernur menginginkan adanya kewenangan mereka untuk mengendalikan serta mengatur para bupati dan wali kota. Hal ini karena para gubernur mengemban berbagai tugas yang juga menjadi tangan langsung presiden.

Hal ini disampaikan Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo ketika melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (24/11). "Kami berharap pengendalian para bupati wali kota hanya bisa dilakukan kalau re-fungsioanalisasi dan memberikan energi yang lebih besar," kata Syahrul.

Kewenangan yang diberikan kepada gubernur ini bertujuan agar dapat mengatur para bupati menjadi lebih baik. "Kami berharap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah ada mungkin bisa lebih dilanjutkan dalam rangka pengendalian-pengendalian yang ada," tambahnya.

Pertemuan ini pun juga turut dihadiri oleh sejumlah menteri. Seperti, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, dan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

Ikuti Whatsapp Channel Republika