REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru Bicara Poros Muda Partai Golkar wilayah Indonesia Timur, Victor Abraham Abaidata menilai saat ini DPP Partai Golkar tengah bingung dalam menetapkan lokasi penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) IX yang telah diputuskan untuk dipercepat menjadi 30 November 2014.
"Saya mau katakan, bahwa mereka itu sedang bingung lokasi penyelenggaraan munas, karena belum dapat izin menyelenggarakan kegiatan," kata Victor saat dihubungi di Jakarta, Senin (24/11).
Ia melanjutkan, berdasarkan keputusan Rapimnas, penyelenggaraan Munas akan dilakukan di Bandung tanggal 30 November hingga 4 Desember 2014. Namun lantaran tidak memperoleh izin penyelenggaraan kegiatan, maka DPP pun melakukan konsolidasi untuk mengubah lokasi penyelenggaraan ke Surabaya.
"Saya dapat informasi mereka pindahkan ke Surabaya, tapi di sana pun tidak mendapatkan izin. Lalu mereka coba pindahkan lagi di Bali, dan hasilnya sama," ujarnya.
Dia mengatakan apabila DPP Partai Golkar mengklaim sudah memperoleh izin penyelenggaraan munas di Bali, maka DPP Partai Golkar sebaiknya bisa menunjukkan bukti izin tersebut.
"Jangan-jangan mereka mengaku sudah memperoleh izin di Bali hanya untuk meyakinkan DPD I dan II saja," ucapnya.
Menurutnya skenario percepatan munas oleh DPP Partai Golkar, untuk memuluskan langkah Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mempertahankan posisi, bak buah simalakama. Kini DPP disebutnya tengah memutar otak atas penyelenggaraan munas yang kadung diputuskan untuk dipercepat.
"Tanggal 30 November itu tinggal sepekan lagi. Ini seperti buah simalakama, kalau mereka mau mengundur waktu pelaksanaan, maka harus melalui Rapimnas lagi. Atau jangan-jangan tetap 30 November tapi dapat izin penyelenggaraannya di Timor Leste," jelasnya.
Sementara itu Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya menyatakan bahwa Munas IX Partai Golkar dipastikan berlangsung di Bali. Menurut Tantowi, Munas IX akan dibuka tanggal 30 November 2014 dan berakhir 3 Desember 2014.
"Munas tanggal 30 November-3 Desember 2014 di Bali," ujar Tantowi melalui pesan singkat.
Tantowi tidak menyinggung soal izin yang katanya telah dikantongi oleh DPP Partai Golkar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika