REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Anggota DPRD Riau, Bagus Santoso mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi pendistribusian dana bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Mengingat terlambatnya pencairan dana tersebut di daerah kepulauan.

"Pemerintah harus segera mengevaluasi sistem pembagian dana PSKS tersebut. Terutama untuk daerah terpencil dan daerah kepulauan. Masyarakat sudah mulai merasakan dampak kenaikan BBM, tapi PSKS yang disebut sebagai kompensasi belum juga diterima," katanya, Sabtu (22/11).

Bagus menyampaikan hal tersebut menyusul dengan belum cairnya dana PSKS di Pulau Bengkalis. Bahkan kantor pos belum dapat memastikan kapan dana tersebut cair.

Hal ini berbanding terbalik terkait pencairan dana PSKS di beberapa daerah lainnya di Riau. Seperti Pekanbaru dan Dumai yang sudah bisa mengambil dana tersebut. Bahkan di Pekanbaru, sehari setelah BBM resmi dinaikkan pemerintah, warga sudah bisa memanfaatkan dana tersebut.

Ia mengatakan, hal ini harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat. Karena yang menderita adalah masyarakat.

Menurutnya pemerintah seharusnya tidak boleh membayangkan pendistribusian ini semudah seperti yang mereka bayangkan. Pasti ada hambatan, antara lain telatnya pendistribusian dana di daerah kepulauan seperti Bengkalis.

Hingga saat ini masyarakat di Pulau Bengkalis belum dapat mencairkan dana PSKS. Bahkan kepala kantor pos Bengkalis, Edi Maiyuhardi belum dapat memastikan kapan dana tersebut akan keluar.

"Perkiraan kemarin dari informasi yang didapat pencairan dananya Desember pada minggu ketiga, tetapi belum positif," katanya.

Untuk itu, ia meminta kepada masyarakat kabupaten Bengkalis diminta untuk bersabar menunggu hingga ada informasi pencairan nantinya.

Berdasarkan informasi, lanjutnya, setiap rumah tangga sasaran (RTS) menerima dana PSKS sebesar Rp 200 ribu per bulan. Pada November ini dana yang dicairkan sebesar Rp 400 ribu untuk dua bulan, yakni November dan Desember.

Ikuti Whatsapp Channel Republika