Kamis 20 Nov 2014 14:34 WIB

Kader Membelot Soal BBM Naik, Bukti Komunikasi Politik PDIP Buruk

Rep: c16/ Red: Bilal Ramadhan
Antrean kendaraan di sebuah SPBU di Jakarta, sebelum Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan BBM, Senin malam (17/11).
Foto: Prayogi/Republika
Antrean kendaraan di sebuah SPBU di Jakarta, sebelum Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan BBM, Senin malam (17/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Adanya perbedaan pendapat antar kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait kebijakan kenaikan BBM dinilai sebagai bukti buruknya komunikasi politik dalam tubuh partai tersebut.

Pengamat politik Emrus Sihombing mengatakan munculnya sikap tersebut ke permukaan publik menunjukkan PDIP tidak memiliki manajemen yang baik dalam menjalin komunikasi antar pimpinan dan anggota partai.

"itu tidak bagus, karena terlihat sekali komunikasi mereka tidak singkron" kata Emrus Sihombing saat dihubungi Republika, Kamis (20/11).

Menurut Emrus, PDIP seharusnya dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara internal. Karena, lanjut dia, Bangsa Indonesia belum cukup dewasa untuk melihat perbedaan. Sehingga perbedaan ini tentunya dapat memperburuk citra PDIP dimata masyarakat. "Bagaimana nanti ke depannya? PDIP saja tidak satu suara" ujar Emrus.

Emrus menyarankan agar PDIP mulai mengelola kembali manajemen komunikasi mereka dengan bagus. Kedepan, ia melanjutkan, PDIP harus membuat perencanaan, pelaksaan dan kontrol dengan baik. Sehingga, perbedaan yang muncul dipermukaan publik dapat dihindari.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement