REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pekerja anak di perkebunan kelapa sawit harus diberikan pendidikan yang layak. Agar mereka bisa memutuskan siklus pekerjaan sebagai buruh kelapa sawit yang dilakukan secara turun temurun.
"Pemerintah harus mengupayakan akses pendidikan bagi anak-anak. Supaya mereka tidak mengulangi siklus tenaga buruh seperti orang tuanya", kata Pengamat Hubungan Indonesia-Malaysia, Rhino Ariefiansyah Kamis (20/11).
Menurutnya anak-anak di sana bekerja sebagai bagian dari keluarga mereka. Misalnya membantu orang tua di kebun.
Hal ini terjadi karena tidak ada pilihan lain. Lokasi tempat tinggal yang jauh di pedalaman perkebunan membuat mereka sulit mengakses pendidikan. "Ada sekolah, tapi di Kinabalu. Itu kota dan jelas jauh dari perkebunan", kata Rhino.
Rendahnya wawasan menyebabkan mereka tidak tahu mengenai apa-apa di dunia luar. Mereka tidak tahu hak-hak mereka. Sehingga kesempatan untuk berkembang pun hilang.
Walau begitu, menurut Rhino masalah ini tidak hanya terletak pada pendidikan. Ia mengritisi penyediaan lapangan kerja Indonesia yang kurang. Mengakibatkan warga Indonesia bekerja di perkebunan sawit Malaysia.
Tinggal di sana, berkeluarga, selanjutnya memiliki anak. Terus menerus seperti itu.
"Seharusnya pemerintah Indonesia pun mampu menyediakan informasi lapangan kerja yang baik", ungkapnya. Di Indonesia lapangan kerja sedikit, sedangkan Malaysia membutuhkan pekerja kasar. Makka itu banyak buruh migran yang lari ke sana.
"Permasalahan ini sebetulnya kompleks. Karena menyangkut urusan dua negara. Tapi Indonesia harus bisa memberi perlindungan pada buruh migran", tutur Rhino.
Perlindungan, terutama harus dilakukan pada masa perekrutan. Pekerja Indonesia harus diberitahu berapa gajinya dan seperti apa kerjanya. Jika tidak, banyak hal yang bisa terjadi. Seperti kekerasan dan upah tidak dibayar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika