REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Aksi mogok muat angkutan umum yang dilakukan di kabupaten Semarang, Rabu (19/11), dinilai merugikan pengusaha.
Karena sebagian besar pekerja pabrik di daerah ini terlambat dan bahkan tidak bisa masuk kerja akibat tidak ada angkutan umum. Padahal, belum semua –dari ratusan perusahaan—yang ada di Kabupaten Semarang ini memiliki armada antar jemput karyawan.
Umumnya para pekerja ini masih mengandalkan angkutan umum sebagai sarana transportasi dari rumah ke tempat kerja mereka.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Semarang, Ari Prabono mengaku, banyaknya karyawan yang terlambat masuk kerja menyebabkan jadwal dan target produksi terganggu. “Adanya aksi mogok massal angkutan umum menyebabkan, proses produksi di sejumlah pabrik di Kabupaten Semarang kacau,” tegasnya, di Ungaran, Rabu (19/11).
Ia mencontohkan, ‘kosongnya’ tiga orang karyawan --dalam satu line produksi-- garmen saja, sangat mempengaruhi proses produksi secara umum.
Sebab keberadaan pekerja dalam satu line di produksi garmen saling melengkapi dan saling berkaitan. “Jadi aksi mogok massal angkutan ini sangat menghambat produksi,” tegasnya.
Dampak keterlambatan kedatangan karyawan di tempat kerja, tambahnya, juga mengakibatkan jadwal produksi molor.
Sementara setiap produksi perusahaan ini juga sangat terkait dengan ketepatan waktu order yang diberikan para buyer. “Kalau dihitung secara nominal kerugian ini memang belum bisa, tapi dampak mogok ini benar- benar berimbas pada para pengusaha,” tegasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
