REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan kenaikan harga BBM merupakan kebijakan tidak populis namun keputusan harus diambil untuk meletakkan dasar-dasar perekonomian Indonesia yang lebih baik dengan menggerakkan sektor produktif kerakyatan melalui realokasi subsidi BBM.
"Sikap PDI Perjuangan sebagai partai yang berada di dalam pemerintahan, memahami pilihan sulit atas kebijakan tersebut. PDIP melihat adanya arah keberpihakan pengalihan subsidi BBM dengan menempatkan rakyat kecil sebagai prioritas utama dengan instrumen Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sejahtera," kata Hasto, Rabu (18/11).
Menurut Hasto, fokus perhatian pada sektor produktif kerakyatan ini harus secepatnya dijalankan oleh pemerintah sehingga rakyat segera bisa merasakan realisasi program pembangunan saluran irigasi pertanian, pengaspalan jalan desa, pembenahan rumah-rumah rakyat yang tidak layak huni, dan bantuan langsung ke petani, nelayan, dan kekuatan produksi rakyat lainnya seperti permodalan untuk UMKM.
Ia mengatakan, apa yang telah dilakukan Presiden Jokowi merupakan tanggung jawab sebagai pemimpin yang bertindak cepat untuk menyehatkan perekonomian nasional seperti defisit ganda, beban subsidi yang sangat besar.
Termasuk utang pemerintah atas subsidi tahun-tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp46 triliun, dan kegagalan reformasi perpajakan sehingga selama 10 tahun terakhir rasio perpajakan praktis tidak mengalami kenaikan yang berarti.
"PDIP meyakini bahwa pemerintahan Jokowi-JK akan lebih agresif di dalam memerangi mafia minyak, dan sekaligus memastikan peningkatan efisiensi hulu-hilir di sektor migas, termasuk di dalam melakukan audit sektor tersebut oleh BPKP," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika