REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menganggap enteng berbagai aksi demonstrasi di seluruh pelosok negeri ini terkait dengan kebijakannya menaikkan harga BBM
Dia mengemukakan bahwa aksi protes terkait kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan suatu reaksi biasa dari pengambilan sebuah kebijakan yang telah diputuskan oleh pemerintah.
"Itu biasa.. reaksi sebuah keputusan," kata Presiden ketika ditanya wartawan setelah menerima kunjungan Presiden Dewan Uni Eropa Herman von Rompuy di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.
Menurut Jokowi, setelah semuanya telah mengetahui manfaat dari kebijakan tersebut, maka diyakini berbagai kalangan masyarakat juga dapat memaklumi.
Presiden juga mengakui bahwa kebijakan tersebut merupakan sebuah keputusan yang sulit yang harus diambil oleh jajaran pemerintahannya.
"Ini keputusan sulit tapi harus dilakukan," kata Jokowi yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu.
Presiden kembali menerangkan bahwa kebijakan itu diperlukan untuk mengalihkan subsidi dari hal yang konsumtif ke hal yang produktif.
Jokowi juga mengemukakan bahwa efek dari pengalihan subsidi tersebut baru akan kelihatan tahun depan.
"Kami ingin manfaat APBN itu benar-benar kelihatan dan kita tidak ingin boros," katanya.
Sebagaimana diwartakan, pengalihan subsidi BBM dilakukan pemerintah agar dapat menambah jumlah alokasi anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.
"Keputusan pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif untuk menghasilkan anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan," kata Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/11) malam.
Presiden Jokowi mengingatkan, selama ini negara membutuhkan dana seperti untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, lanjutnya, anggaran itu kerap tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM.
Presiden menyatakan, untuk rakyat kurang mampu akan disediakan perlindungan sosial berupa paket Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar.
"Ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan memulai usaha-usaha ekonomi produktif," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
