REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie mengatakan seluruh pengurus DPD I dan pengurus ormas sayap tidak ingin Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP). Dukungan terhadap KMP disampaikan dalam pandangan umum Rapat Pimpinan Nasional (rapimnas) Golkar di Yogyakarta.
"Tidak ada satupun dalam pemandangan umum yg menghendaki Golkar keluar dari KMP," kata Aburizal melalui Wakil Sekretaris Jendral DPP Golkar, Nurul Arifin, Rabu (19/11).
Nurul melanjutkan, Aburizal mengatakan kader Golkar merasa KMP sebagai poros koalisi terhormat. Ini karena KMP mampu memainkan peran strategis dalam menyeimbangi kekuatan koalisi pemerintah. Aburizal yang juga menjabat sebagai Ketua Presidium KMP menyatakan akan membentuk struktur KMP dari pusat hingga daerah.
"Presidium KMP akan melakukan pembentukan Struktur dari pusat sampai ke daerah," ujar Aburizal seperti disampaikan Nurul.
Kader Golkar juga mengoreksi sistem suara terbanyak yang berlaku di dalam pemilu. Mereka menilai sistem pemilu sekarang menafikan peran partai. Selain itu sistem suara terbanyak juga meningkatkan pragmatisme masyarakat dan pertarungan sesama kader.
"Sistem pemilu diperjuangkan untuk kembali ke close list dengan nomor urut," katanya.
Partai Golkar juga akan mengajukan judicial review terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/2014 tentang Pilkada. Aburizal mengatakan penerbitan Perppu tidak memenuhi syarat.
"Tidak memenuhi standard kepentingan yang memaksa dan tidak adanya kevakuman hukum," ujarnya.
Para peserta rapimnas Golkar juga menyoroti kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikan harga BBM bersubsidi. Golkar menyesalkan sikap pemerintah yang mengambil jalan pintas dalam menambah kas negara. Padahal kondisi rakyat sedang susah.
"Tidak sensitif di tengah kehidupan rakyat yang sedang susah," kritik Aburizal.
Aburizal mengatakan dirinya juga siap mempercepat pelaksanaan Musyawarah Nasional (munas) dari jadwal yang telah ditetapkan dalam rapat pleno DPP yakni Januari 2015. Asalkan percepatan Munas merupakan kehendak para pemilik suara yang hadir di rapimnas.
"Karena rapimnas sifatnya lebih tinggi dari pleno dan satu tingkat di bawah munas," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika