REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menyatakan penolakannya terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, pemerintah tidak bertanggung jawab kepada masyarakat serta kebijakan tersebut banyak menyengsarakan.
"Penolakan kenaikan BBM dikarenakan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada masyarakat miskin," ujar M Arief Rosyid, Ketua Umum PB HMI di Jakarta, Selasa (18/11).
Ia menuturkan mencabut subsidi dan menaikan harga BBM tanpa memberikan proteksi pada 25 persen rumah tangga berpenghasilan rendah menunjukan pemerintah lalai dalam memperhatikan kelompok kurang mampu.
"Kebijakan penyamarataan ini adalah bentuk kedzaliman," ungkapnya. Bahkan, menurutnya, pola-pola proteksi dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat kurang mampu tidak mendidik masyarakat untuk mandiri.
Pasalnya, bantuan langsung lebih banyak dihabiskan untuk kegiatan konsumsi daripada digunakan untuk kegiatan produktif. Arief pun mengatakan pihaknya mendesak pemerintah untuk bersikap transparan menyangkut alokasi penghematan anggaran akibat kenaikan harga BBM.
"Dipergunakan untuk apa dan didistribusikan kemana, anggaran tersebut dan mesti jelas," ungkapnya. Ia menuturkan, pasca kenaikan BBM, pemerintah hatus menguraikan kegunaan anggaran tersebut secara detail dan transaparan.
Pihaknya pun menuntut pemerintah untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan KIS, KIP dan KKS sebagai bentuk kompensasi kenaikan BBM. Optimalisasi energi alternatif, pemberantasan mafia gas, membangun kilang minyak baru.
Serta menagih janji pembubaran petral dan membangun kemaritiman dan kepemudaan sebagai poros dan nasionalisasi aset bangsa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika