REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti senior Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Marzan Aziz Iskandar mengatakan server data kependudukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) berada di Indonesia, bukan di luar negeri seperti yang diungkapkan Mendagri Tjahjo Kumolo.
"Setahu saya, server pusat data yang utama di Kemendagri lalu recovery-nya ada di Batam di bawah otoritas pemerintah sana. Jadi, secara logika tidak mungkin kalau data-data elektronik kependudukan kita bisa diakses oleh asing," kata Marzan, Selasa (18/11).
Proyek KTP-el melibatkan sejumlah lembaga Negara yang dapat menjamin dan mempertanggungjawabkan kerahasiaan data tersebut, sehingga kecurigaan Mendagri bahwa KTP-el diintervensi perlu ditelusuri lebih lanjut.
Selain Kementerian Dalam Negeri, tim khusus yang menangani proyek KTP-el ada BPPT dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).
"Proyek ini kan lintas lembaga, sehingga sistem itu bisa diakses oleh orang yang berwenang di Kemendagri, BPPT dan Lemsaneg. Tim tersebut juga pasti sangat mempertimbangkan aspek-aspek kedaulatan dan keamanan Negara terhadap data-data kita," jelas mantan Kepala BPPT tersebut.
Sementara itu, Mendagri Tjahjo menduga server data kependudukan yang digunakan untuk proyek KTP-el berada di luar negeri dan bisa diakses oleh negara asing. Hal itu, lanjut dia, yang menyebabkan proyek KTP-el harus dihentikan sementara untuk evaluasi secara menyeluruh.
"Penghentian itu diperpanjang sampai Januari (2015)," katanya singkat di Gedung Kemendagri Jakarta, Senin (17/11).
Tjahjo juga mengaku telah menemukan adanya KTP-el palsu yang beredar di masyarakat. Dia mengatakan KTP-el palsu tersebut buatan Tiongkok dan Perancis, namun tidak memerinci lebih lanjut dugaan KTP-el palsu tersebut seperti apa.
"Padahal hologramnya sah, buatan di luar, dari Tiongkok dan Prancis. Soal modus dan jumlah total KTP-el palsu tersebut sepenuhnya kewenangan kepolisian. (Jumlah) total nanti urusan kepolisian," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika