REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat ekonomi dari Institute for Development Economy and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati menilai pemerintah harus tetap mampu menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pangan masyarakat setelah menaikan harga BBM.
"Konkretnya adalah untuk bisa mengendalikan harga kebutuhan pokok harus ada stabilitas pasokan, tapi yang paling menentukan juga distribusinya," ujar Enny di Jakarta, Selasa (18/11).
Menurut Direktur INDEF itu, dengan tetap lancarnya distribusi bahan pangan, kemungkinan adanya beberapa pihak yang memanfaatkan momentum kenaikan harga BBM untuk keuntungannya sendiri dapat diminimalisir.
Enny juga menuturkan, kenaikan harga BBM tentunya akan mengakibatkan tambahan biaya hidup masyarakat. Ia mengharapkan pemerintah dapat benar-benar mengantisipasi hal tersebut.
"Pemerintah jangan berhenti di tiga kartu (KKS, Kartu Pintar, Kartu Sehat) karena ini hanya menopang di kesehatan, pendidikan, dan sedikit bantalan. Padahal ada tambahan biaya hidup yang ditimbulkan karena naiknya harga bahan pokok. Jadi harus diantisipasi betul dan pemerintah masuk ke sana," kata Enny.
Berdasarkan sejarahnya, lanjut Enny, kenaikan harga bahan pokok akibat kenaikan harga BBM rata-rata minimal sekitar 20-30 persen.
Enny mencontohkan harga cabai yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap inflasi. Ia mengatakan, ketika harga cabe di pasaran naik, bahan pangan di sekeliling cabe juga ikut naik. Oleh karena itu, Enny menilai pemerintah harus mempunyai instrumen untuk pengendalian harga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika