REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi jenis premium dan solar sebesar Rp 2.000 per liter. Dampaknya, mulai hari ini, masyarakat yang antre ke SPBU wajib membayar harga premium sebesar Rp 8.500 dan solar Rp 7.500 per liter.

Politikus Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla secara pribadi mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi. Hanya saja, ia menyindir sikap PDIP yang tahun lalu menolak kenaikan lantaran memiliki cara lain yang tertuang dalam Buku Putih.

"Jadi ke mana buku putih tentang penolakan kenaikan harga BBM yg diterbitkan partai itu dulu?" ujarnya melalui akun Twitter, @ulil. "Saya mendukung kebijakan Jokowi menaikkan BBM. Itu sikap saya sejak dulu. Yg saya jengkel, kenapa partai pendukungnya dulu menolak?"

Kendati begitu, Ulil juga mengkritik para pengkritik yang dulu lantang menolak kenaikan BBM pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Nyatanya, sambung dia, setiap pemerintah akan selalu dibelenggu hukum ekonomi untuk menaikkan harga BBM.

"Hukum besi fiskal: Siapapun yg memerintah akan dipaksa menaikkan harga BBM. Ini pelajaran untuk semua partai politik, termasuk partai itu," ujarnya. "Pendukung2 Jokowi yg suaranya dulu "moralistik-nyebelin" menentang kenaikan harga BBM di era SBY, ada suaranya ngga sekarang?"

Ulil juga menyindir Ketua Bappenas Andrinof Chaniago yang dulu menolak kenaikan BBM, sekarang berbalik arah mendukung. "Termasuk yg gigih menentang kenaikan harga BBM dulu adalah Ketua Bappenas sekarang."

Dengan kenaikan yang serba tanggung, ia tidak yakin penyelundupan akan hilang. Pasalnya, harga keekonomian BBM ada dikisaran Rp 10 ribu hingga Rp 11 ribu per liter. "Kalau mau berantas mafia migas ya naiknya jangan segitu doang dong. Lepas harga BBM ke harga keekonomian. Baru sundap-selundup hilang," ujar Ulil.

"Kenaikan BBM di pemerintahan2 sebelumnya terkait dg naiknya harga minyak dunia. Ini u/ kali pertama BBM naik saat harga dunia turun. Rekor!"

Ikuti Whatsapp Channel Republika