Senin 17 Nov 2014 18:53 WIB
Evaluasi e-KTP

Bupati Bandung Kritik Mendagri dan KTP-el

Rep: c 80/ Red: Indah Wulandari
Petugas sedang memfoto dalam pembuatan e-KTP di Kelurahan Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (27/11).
Foto: Republika/Tahta Aidilla
Petugas sedang memfoto dalam pembuatan e-KTP di Kelurahan Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu (27/11).

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG—Rencana menghentikan sementara pembuatan KTP-el membuat sejumlah pihak merasa kebingungan. 

"Kalau program lama yang bagus dan sudah berjalan kenapa harus diganti. Sistem yang baik tetap pertahankan. Kekurangannya perbaiki," kritik Bupati Bandung Dadang Naser, Senin (17/11).

Jika isu yang digulirkan Mendagri terkait database KTP-el yang dipalsu dan membuat KTP-el rentan digandakan memang terjadi, Dadang meminta kelak tak ada pergantian kebijakan lagi. Yang diperbaiki, menurutnya, hanya sistem pembuatannya.

 "Apa-apa ganti nama. Itu tidak benar. Lebih baik yang ada saja pertahankan dan perbaiki. Saya mohon jangan merepotkan yang di daerah," ujarnya.

Menurut Dadang, hal tersebut menunjukan bahwa ide penggantian KTP-el sebagai sesuatu yang tidak substansif. Dia melihat kebijakan tersebut merupakan cerminan dari pemerintah yang tidak kreatif.

‘’Pemerintah tidak ada kerjaan, ide yang tidak kreatif itu,’’ jelasnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcasip) Kabupaten Bandung, Salimin mengatakan, wacana tersebut tak berpengaruh terhadap pelayanan  di daerah. Salimin telah diberi informasi resmi dari Kemendagri jika pelayanan di daerah tetap berjalan.

"Jadi bukan penghentian. Saya sudah ditelepon Dirjen Kemendagri tadi malam. Katanya mau ada evaluasi dulu sampai 1 Januari 2015. Tapi tak pengaruh ke daerah," kata Salimin.

Salimin menambahkan, masyarakat Kabupaten Bandung tak perlu khawatir terhadap wacana penghentian sementara. Pihaknya akan tetap melakukan distribusi KTP-el hingga akhir Desember tahun ini.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement