REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementrian BUMN akan menggunakan masukan Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang diketuai oleh Faisal Basri untuk melakukan pembenahan terhadap BUMN di sektor migas, seperti PT Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN).

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, temuan kajian Komite Reformasi Tata Kelola Migas akanbisa memperbaiki tata kelola di BUMN migas. "Saya sangat berkepentingan ada pengelolaannya, aturan main yang transparan dan standar," kata Rini di Jakarta, Senin ( 17/11).

Menurut Rini, tindak lanjut dari hasil temuan tim tersebut bisa menjawab tudingan berbagai kalangan terhadapnya. "Sektor migas adalah sektor penting dalam perekonomian kita. Sekarang kita menghadapi lifting yang menurun, sementara kebutuhan meningkat. Ini harus sesegera mungkin ditangani secara transparan dan terbuka," ujarnya,

Integritas Faisal Basri dalam menjalankan tugas selama ini diharapkan bisa memberantas praktik mafia migas yang selama ini dikeluhkan banyak kalangan. Rini menyadari pentingnya sektor migas bagi perekonomian nasional. Untuk itu, ia mendukung upaya Kementerian ESDM membentuk Komite Reformasi Tata Kelola Migas.

Komite itu diharapkan dapat memberikan masukan untuk melakukan perubahan. "Ke depannya dalam pengelolaannya bagaimana aturan main yang transparan dan standarisasi sehinggga manajemen Pertamina pun dapat bergerak secara transparan dan profesional," kata Rini,

Dia mengharapkan, Pertamina yang transparan dan profesional mampu mendongkrak perseroan menjadi perusahaan berkelas dunia dan masuk dalam peringkat ke-50. "Kami ingin transparansi, sistem terbuka, standar yang tepat sehingga BUMN berfungsi sebaik mungkin dalam melayani masyarakat dan menjadi perusahaan terkemuka di dunia," kata Rini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika