REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pada masa kampanye Jokowi berjanji membentuk Kementerian Kependudukan untuk menghadapi bonus demografi 2020-2030. Ternyata, Pesiden tidak menepatinya. Pasalnya, dalam 34 kementerian tidak ada sama sekali institusi khusus kependudukan.
Bahkan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKB) yang seharusnya di bawah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, masih berada di Kementerian Kesehatan.
Pakar kependudukan Universitas Indonesia, profesor Prijono Tjiptoherijanto sangat menyayangkan hal tersebut. Ia berpendapat bahwa urusan kependudukan ini harus diatur dalam kembaga setingkat menteri.
"Ya seharusnya dibuat setingkat Kementerian. Kalau tidak ya langsung di bawah presiden. Jangan lembaganya tidak jelas seperti sekarang," kata Prijono dalam focus group discussion 'Bonus Demografi' di Jakarta, Sabtu (15/11).
Prijono menganggap belum terlambat untuk membentuk lembaga tersebut. Menurutnya saat ini lembaga di bawah menteri masih harus ditata. "Ini bisa jadi kesempatan untuk membuat lembaga khusus kependudukan," tuturnya.
Jika persiapan menghadapi bonus demografi tidak baik, kata diam maka hal tersebut bisa menjadi bencana besar bagi bangsa. Pemerintah harus menyiapkan dua kebutuhan krusial bagi manusia. Pertama, fisik yang dijamin oleh kesejahteraan kesehatan. Kedua, perilaku baik yang dibentuk dengan pendidikan.
Jika jumlah penduduk terlalu banyak, negara bisa kewalahan untuk mengurusinya. Oleh itu diperlukan lembaga khusus yang mampu mengendalikan jumlah penduduk ke depan.
"Kualitas manusia harus ditingkatkan di masa bonus demografi. Jika tidak mereka bisa menjadi beban," kata Prijono. Selain penambahan usia produktif, negara pun harus bersiap-siap dengan meningkatnya jumlah lansia di tahun tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika