REPUBLIKA.CO.ID, oleh: Joko Sadewo

JAKARTA -- Rapat Pleno DPP Partai Golkar, Kamis (12/11) malam, akhirnya memutuskan pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IX dilakukan pada Januri 2015. Sementara Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar tetap diselenggarakan pada 17-19 Novemer 2014 di Yogyakarta.

Tercapainya kesepakatan waktu pelaksanaan Munas IX Partai Golkar terjadi setelah perdebatan dan pertarungan politik yang cukup keras. Berikut sejumlah catatan Republika Online (ROL) atas sejumlah peristiwa sebelum tercapainya kesepakatan munas di Januari 2015.

Melawan Ical dengan Menggalang Dukungan Tanda-Tangan

JAKARTA -- Upaya melawan majunya lagi Aburizal Bakrie sebagai ketua umum DPP Partai Golkar terus dilakukan para pesaingnya. Bukan persoalan majunya lagi yang dipersoalkan, namun mereka melawan apa yang mereka tuding sebagai cara-cara tidak fair yang dilakukan Ical.

Untuk melawan skenario aklamasi memilih Ical di Munas IX Golkar, para pesaing ini pun bergerak ke daerah menggalangan tanda tangan dukungan. Diharapkan dengan adanya tanda tangan dukungan ini, maka Ical tidak bisa mengklaim bahwa semua DPD I dan DPD II memberikan dukungan kepadanya.

Salah satu calon yang diam-diam juga menggalang dukungan tanda tangan dari DPD I dan DPD II seluruh Indonesia adalah Priyo Budi Santoso. Mantan wakil ketua DPR ini bahkan sudah menggalang mendapat dukungan tertulis dari ketua-ketua DPD I dan DPD II. Jumlah dukungan yang sudah dikumpulkannya bahkan sudah memenuhi syarat maju ketum yaitu 30 persen pemilik suara.

Perlawanan lain yang dilakukan adalah dengan meminta dukungan dari Dewan Pertimbangan Partai Golkar. Pada Rabu (12/11), Para bakal calon ketum Golkar: Airlangga Hartarto, Priyo Budi Santoso, Agung Laksono, Hajriyanto Y Thohari, dan Zainuddin Amali, menemui Akbar Tandjung di DPP Partai Golkar. Dalam pertemuan itu hadir juga fungsionaris Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa dan Melchias Marcus Mekeng.

Para calon ketum itu mengadukan masalah DPP Golkar yang tidak transparan dan banyak mengambil keputusan secara sepihak. Mereka juga merasa adanya upaya menghambat upaya memenangkan perebutan kursi ketua umum pada forum munas nanti.

Ketua Wantim Partai Golkar Akbar Tandjung pun menyarankan kepada tujuh calon ketua umum untuk langsung memeriksa kebenaran seputar adanya berbagai isu kejanggalan di DPP Golkar. "Kalau ada yang tidak jelas, tidak clear, cek saja langsung bila ada pertemuan-pertemuan di DPP," kata Akbar di Kantor DPP Golkar, Slipi Jakarta Barat, Rabu (12/11) malam. Akbar pun mengingatkan Ical agar penyelenggaraan Munas IX Golkar tetap dilakukan pada 2015.

(bersambung)

Ikuti Whatsapp Channel Republika