REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali mencatat kerugian yang cukup besar sebagai akibat pelarangan rapat yang digelar oleh pemerintah di hotel.
"Dari Kabupaten Badung dilaporkan ada sekitar 25 persen (kerugian) dari sektor 'mice" ('meeting, incentive, conference and exhibition') saja," kata Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati di Denpasar, Sabtu.
Menurut dia, industri "Mice" berkontribusi cukup besar untuk pendapatan perhotelan di Pulau Dewata yang selama ini banyak digelar oleh kementerian, BUMN atau pemerintah daerah.
"Masalah 'mice' sekarang tidak boleh padahal itu menjadi salah satu indikator pendapatan. Begitu kami kembangkan, sekarang tidak boleh," keluhnya.
Ia juga mengeluhkan belum ada sosialisasi dan terkesan mendadak terkait pengumuman pelarangan rapat oleh pemerintah di hotel.
"Ini mendadak seharusnya minimal tiga sampai lima tahun sebelumnya sehingga kami bisa mengadakan mengalihkan pasar," ucapnya.
Senada dengan Tjokorda Oka, Ketua Gabungan Industri Pariwisata (GIPI) Bali, Ida Bagus Ngurah Wijaya mengaku bahwa pihaknya saat ini berupaya mengalihkan pasar ke swasta dan luar negeri.
"Kami harus buat terobosan baru seperti dengan membuat 'Bali Convention Bureau' dengan mendatangkan dari luar negeri dan swasta juga bisa. Pengaruhnya besar apalagi di Bali hampir tiap tahun ada (Mice)," katanya.
Mice selama ini menjadi salah satu pendapatan yang menopang sektor pariwisata di Bali khususnya yang dilaksanakan oleh kalangan pemerintahan.
Meski kalangan pariwisata akan mengalihkan ke swasta dan pasar luar negeri, namun hal tersebut, kata dia, membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk menarik pasar lain untuk mendukung industri Mice di Pulau Dewata.
Ikuti Whatsapp Channel Republika