REPUBLIKA.CO.ID, BRISBANE -- Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintahannya tidak khawatir mengeluarkan kebijakan yang tidak populer sepanjang hal itu benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, termasuk salah satunya rencana pengurangan subsidi bahan bakar minyak.

Presiden mengatakan meski ada yang bertanya apakah tidak khawatir popularitas akan turun. Namun, ia menegaskan sama sekali tidak khawatir bila hal tersebut terjadi.

"Popularitas turun (karena kebijakan BBM) ya itu resiko. Masa pemimpin inginnya populer terus, kalau untuk kebaikan?" katanya.

Ditambahkannya, kepentingan rakyat harus didahulukan daripada membakar anggaran lewat BBM.

"Bangsa kita harus jadi bangsa yang hemat dan anggaran itu harus tepat sasaran," katanya.

Presiden mengatakan bila satu tahun tersedia anggaran Rp433 triliun sementara untuk membangun waduk diperlukan Rp400 miliar maka bisa dibangun 1.000 waduk. Sementara anggaran membuat jaringan rel di Sumatera, Papua, Kalimantan Rp360 triliun.

"Bayangkan, kalau saya ingin kita transfer (uang) yang belum sejahtera, cash, 0,34 persen gapnya semakin tinggi, tapi harus tepat sasaran. Dengan banking system. Masih ke rw dan ke rt, pakai banking system, udah ke bank ngambil ke bank, nanti ditabung bisa dipakai untuk beli sapi, bisa buat kambing produktif, beli ayam dipelihara yang baik, kalau diberikan cash jadinya (hanya) handphone sama pulsa," kata Presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika