REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyampaikan tiga tuntutan kepada pemerintah. "Pertama, menolak kenaikan harga BBM. Kedua, buang Menteri antek Neolib, Ketiga, menuntut Pemerintah untuk menurunkan harga bahan pokok," ujar Ketua KAMMI Nasional, Herdi Jayakusumah saat diskusi KAMMI Forum Kawasan Tebet di Jakarta, Jumat (14/11).
KAMMI menilai pemerintah tidak mampu mengelola Sumber Daya Alam dan memberantas mafia migas, kemudian dibebankan pada rakyat dengan mengurangi subsidi BBM.
"Sikap pemerintah menunjukan kinerja yang tidak baik dan membawa harga BBM pada persaingan bebas. Perusahaan minyak dunia kini banyak bercokol di tanah air. Maka jelas bahwa Kabinet Kerja tengah dinaungi oleh Neolib," tegasnya.
Hal senada juga Direktur Global Future Institute (GFI), Hendrajit, saat forum diskusi KAMMI yang menyebutkan kuatnya jaringan neolib tersebut nampak dari penunjukkan Soemarno Inc dalam bursa calon Direktur Utama (Dirut) Pertamina.
Hendrajit menduga nama Dirut Pertamina mengerucut pada dua nama, dari kalangan eksternal Rinaldi Firmansyah yang direkomendasikan oleh Menko Ekonomi Sofyan Djalil dan Widhyawan Prawiraatmadja atas rekomendasi dari Menteri ESDM Sudirman Said. Sedangkan Ahmad Faisal diplot menjadi Komisaris Pertamina. "Ketiga orang tersebut semuanya merupakan orangnya Jusuf Kalla yang terkait dengan Ari Soemarno Connection," ujar Direktur GFI Hendrajit di Jakarta, Jumat (14/11).
Berdasarkan perkembangan terkini, GFI memiliki catatan penting, yakni mengingat semakin menguatnya manuver Wakil Presiden Jusuf Kalla dan kelompok kepentingan Ari Soemarno cs di Pertamina, maka merekrut dan memilih Direktur Utama Pertamina dari luar Pertamina.
"Dalam menangani tata kelola Migas harus selaras antara skema, rencana sistem, rencana strategis dan daya dukung manajemennya. Dengan demikian memilih Dirut Pertamina haruslah sosok yang menguasai lingkup strategis dan seluk-beluk bisnis Migas secara spesifik. Bukan hanya kemampuan manajerial yang diutamakan sebagaimana yang dikatakan Menteri BUMN Rini Soemarno," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
