REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wapres Jusuf Kalla (JK) menilai pengakuan sejumlah desa di Nunukan oleh negara tetangga mengancam kedaulatan Indonesia. Namun, di setiap wilayah perbatasan negara terdapat TNI dan kepolisian. Serta didirikan patok perbatasan yang telah disetujui.
"Ya pasti, tapi kita kan ada tentara di perbatasan, ada polisi ada patok patok yang telah disetujui," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (14/11).
Ia mengatakan, jika Malaysia benar-benar mengklaim wilayah di Nunukan, maka Indonesia akan membawa masalah ini ke ranah hukum.
"Kalau mereka mengklaim, kembalilah ke masalah yang akan dipertahankan, masalah hukum. Kita tentu akan bicarakan baik-baik dengan Malaysia," katanya.
Ia menegaskan, klaim tidak dapat dilakukan jika perbatasan antarwilayah telah disepakati dan benar-benar dihuni oleh warga negara Indonesia.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kemendagri Agus Mulyana membantah adanya klaim Malaysia atas tiga desa di Kabupaten Nunukan. Yakni Desa Simantipal, Desa Sinapad, dan Desa Sinokod di Kecamatan Lumbis Ogong.
Ikuti Whatsapp Channel Republika