REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH M Zainul Majdi minta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo lebih baik memikirkan pembenahan birokrasi dari pada mempermasalahkan soal kolom agama di kartu tanda penduduk.

"Sebetulnya, masih banyak agenda pemerintahan yang masih menjadi prioritas utama untuk dibahas dari pada kita memasalahkan soal isu agama," tegas Zainul Majdi di Mataram, Rabu.

Ia menjelaskan, permasalahan kolom agama di kartu tanda penduduk (KTP) yang kini telah menjadi perdebatan, tidak akan menjadi permasalahan jika saja Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Mendagri dapat memberikan penjelasan secara utuh sedari awal dari ide yang telah dilontarkannya.

Sebab, bagaimanapun permasalahan agama, bagi enam agama yang telah diakui pemerintah sangat tidak relevan dengan ketentuan undang-undang. Meskipun, di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pemerintah sangat mengakomodir keberadaan penganut agama ataupun aliran kepercayaan yang berkembang di Indonesia.

"Meskipun maksudnya ingin mengakomodir penganut aliran kepercayaan yang ada, semestinya ada kejelasan dari Mendagri," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika