Senin 10 Nov 2014 11:04 WIB

Hari Pahlawan, Jakarta Malah Dipenuhi Demo Hari Ini

 Massa dari Jaringan Aksi Perubahan Indonesia melakukan unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (21/10).   (Republika/ Yasin Habibi)
Massa dari Jaringan Aksi Perubahan Indonesia melakukan unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (21/10). (Republika/ Yasin Habibi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Front Pembela Islam (FPI) kembali berunjuk rasa menolak Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Unjuk rasa hari ini (Senin), FPI dan Forum Masyarakat Jakarta ke Bundaran Hotel Indonesia dan Balaikota," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Jakarta, Senin (10/11).

Rikwanto mengatakan jumlah massa FPI dan Forum Masyarakat Jakarta diperkirakan mencapai 2.000 orang.

Rikwanto menuturkan Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat dibantu TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengerahkan 1.000 personil.

Rikwanto menyebutkan Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Unggung Cahyono juga memonitor di lokasi unjuk rasa tersebut.

Selain FPI, sekitar 3.000 buruh yang tergabung pada Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nena Wea akan menyampaikan aspirasi di muka umum.

Para buruh akan berjalan kaki dari Bundaran HI menuju Istana Presiden, Kantor DPRD DKI Jakarta, serta Gedung Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Tenaga Kerja.

Rikwanto mengungkapkan tuntutan buruh menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, menurunkan harga bahan pokok, pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2013 dan menaikan upah minimum sebesar 30 persen.

Beberapa elemen masyarakat juga akan berunjuk rasa di wilayah DKI Jakarta seperti Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Kofederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan Forum Komunikasi Kerukunan 124-27 Juli 1996.

Kemudian Professtama Teknik Cemerlang, Komite Merah Putih, Aliansi Para Korban Kebijakan Penyelenggara Negara (APRN) 100 org, Meminta keadilan sehubungan janda pahlawan Tentara Pelajar dan BEM Universitas Indraprasta (Unindra) PGRI.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement