Senin 10 Nov 2014 09:15 WIB

Demi Susun Anggaran, DPRD Ini 'Jalan-Jalan' ke Makassar

Tiga perempuan berpakian tradisional dayak ketika menari menyambut dan mengawal obor api SEA Games XXVI di halaman Balaikota Balikpapan, Kaltim, Rabu (2/11).
Foto: Antara/Novi Abdi
Tiga perempuan berpakian tradisional dayak ketika menari menyambut dan mengawal obor api SEA Games XXVI di halaman Balaikota Balikpapan, Kaltim, Rabu (2/11).

REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN -- Anggota DPRD Kalimantan Timur yang tergabung dalam badan anggaran melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan dalam rangka mencari informasi tentang penyusunan anggaran.

Melalui siaran pers yang diterima di Samarinda, Minggu disebutkan rombongan Badan Anggaran DPRD Kaltim diterima oleh perwakilan Sekretariat DPRD Sulsel Rizal Saleh (Kabag Persidangan) dan Amir Hamsah (Kasubag Hukum) bersama Staf DPRD Sulsel lainnya.

Rombongan Badan Anggaran DPRD Kaltim terdiri dari Muhammad Adam, Irwan Faisyal, Herwan Susanto, Saefuddin Zuhri, Ismail dan Baharuddin Demmu, dan beberapa staf.

Anggota DPRD Kaltim Ahmad Adam mengatakan, dipilihnya DPRD Sulsel sebagai tujuan kunjungan kerja, karena kondisi uniknya, susunan alat kelengkapan dewan telah terbentuk, namun belum berhasil menyusun anggaran 2015. Hal tersebut justru kebalikan dengan DPRD Kaltim.

Dibanding Kaltim, kata dia, DPRD Sulsel memiliki perbedaan administrasi dengan diperbantukan dengan matriks kerja dalam penyusunan alat kelengkapan dewan. Namun, hingga saat ini belum rampung dalam penyusunan APBD 2015.

Ia mengatakan APBD yang jauh lebih kecil dari pada Kaltim, tentu menjadi keharusan mengoptimalkannya agar lebih efektif. Pola pembahasannya diatur pada penyusunan APBD sesuai aturan SK kemendagri yang dikeluarkan tiap tahun.

"Hal ini mungkin karena Kaltim hanya 10 kabupaten/kota, berbeda di Sulsel yang berkisar 20 kabupaten/kota tentu butuh waktu lebih lama. Makanya APBD 2015 belum disahkan sampai sekarang," katanya.

Ia mengatakan, SKPD Kaltim harus lebih awal mempersiapkan semua ini untuk dibahas bersama dengan DPRD mengingat pada 25 Agustus lalu telah dilaksanakan pelantikan wakil rakyat.

Badan Anggaran DPRD Kaltim juga mendapat penjelasan bahwa di DPRD Sulsel memiliki pola pengesahan APBD yang awalnya dibahas di komisi-komisi bersama SKPD terkait, kemudian disampaikan kepada badan anggaran DPRD.

Dari situ, Muhammad Adam menilai DPRD Sulsel lebih melihat skala prioritas masing-masing SKPD, pascapembahasan bersama.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement