REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Politikus PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan seorang calon anggota legislatif di Pemilu 2014 bisa menghabiskan biaya mulai Rp2 miliar hingga Rp48 miliar. Hal ini tidak sebanding karena setelah menjadi anggota dewan, legislator hanya menerima gaji puluhan juta setiap bulannya.
"Itu hasil penelitian saya dan pemilu sebelumnya masih 50 persennya, tapi meski tidak memuaskan bukan berarti Pilkada langsung harus diubah, melainkan sistem pemilu yang buruk dalam pilkada langsung itulah yang harus diubah," katanya di Surabaya, Ahad (9/11).
Saat berbicara dalam Sekolah Wakil Rakyat yang diadakan Dewan Legislatif Mahasiswa (DLM) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, ia menjelaskan sistem pemilu yang menganut proporsional terbuka memang membuat 'hight cost'.
"Itu tidak bagus. Karena itu jangan menggunakan proporsional terbuka yang bergantung 'pasar' (rakyat) lagi. Sebab hight cost dan tidak mendidik rakyat, sehingga banyak pengusaha masuk parleman untuk cari 'perlindungan politik' bagi usahanya," jelasnya.
Namun, jika kembali ke proporsional tertutup (nomor urut caleg) juga tidak baik, karena bergantung parpol dan rakyat tak berdaulat. "Mungkin proporsional gabungan antara terbuka dan tertutup," katanya.
Selain itu, fungsi legislasi DPR juga harus ditata lagi. Ia mengatakan DPR itu jangan teknis, misalnya dalam membuat UU harus ada pakar dalam legislasi center yang bebas kepentingan dalam membuatnya, lalu DPR tinggal memutuskan secara politik.
Tidak hanya perbaikan sistem politik, katanya, namun perbaikan juga perlu dilakukan dalam supremasi hukum yang masih rendah dan mudah dipermainkan pihak-pihak tertentu, bahkan pemberantasan korupsi juga belum membuat jera para koruptor.
"Sistem otonomi daerah juga perlu diperbaiki agar tidak memunculkan dinasti politik dan bisa kembali kepada tujuan semula adanya otonomi daerah untuk mendorong munculnya potensi daerah yang berperan secara nasional," jelasnya.
Menurut dia, perbaikan di segala bidang perlu dilakukan, sebab apa yang dilakukan Indonesia sudah menuju perbaikan, meski belum memuaskan.
"Buktinya, perekonomian Indonesia tumbuh cukup baik di tengah-tengah pertumbuhan yang menurun yang dialami bangsa-bangsa lain di dunia, bahkan negara-negara di Eropa juga masih minus," katanya.
Dalam Sekolah Wakil Rakyat yang diikuti 130 mahasiswa dari 19 universitas di Surabaya itu terungkap agenda reformasi yang sudah berjalan menuju perbaikan yakni kebebasan pers, pilpres/pilkada langsung, penghapusan Dwi Fungsi ABRI/TNI, pembentukan lembaga negara yang baru seperti MK, KY, dan KPK, dan sebagainya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika