REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla berencana menaikkan harga BBM subsidi di bulan November. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan program kartu sakti untuk menjaga daya beli masyarakat.
Juru Bicara PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari, mengatakan partainya saat ini adalah partai pendukung pemerintah. Sehingga, jika harga BBM subsidi naik, pihaknya tetap akan mendukung pemerintah.
Termasuk, jika harga BBM tidak jadi dinaikkan, pihaknya tetap akan mendukung pemerintahan Jokowi-JK.
"Apapun yang diambil, naikkan atau tidak, (PDIP) mendukung full," ungkapnya di diskusi Warung Daun, Sabtu (8/11).
Terkait dengan sumber anggaran program kartu sakti yang dipermasalahkan, hal itu terjadi disebabkan faktor sosialiasi yang kurang dan koordinasi internal yang kurang.
"Kurangnya sosialisasi dan koordinasi internal (soal kartu sakti)," ungkapnya.
Ia menuturkan, dasar hukum program Kartu Sakti yang dipermasalahkan berbagai kalangan sudah terangkum dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS. Anggaran program tersebut berasal dari APBN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika