Jumat 07 Nov 2014 21:46 WIB

Priyo: Pimpinan KMP dan KIH Harus Berjiwa Negarawan

 Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Priyo Budi Santoso (kanan) melambaikan tangan disela-sela silaturahmi keluarga besar partai Golkar propinsi Jatim, di Surabaya, Ahad (14/9). (Antara/M Risyal Hidayat)
Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Priyo Budi Santoso (kanan) melambaikan tangan disela-sela silaturahmi keluarga besar partai Golkar propinsi Jatim, di Surabaya, Ahad (14/9). (Antara/M Risyal Hidayat)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso menyarankan agar pimpinan dari dua koalisi partai-partai politik saling mengedepankan jiwa negarawan untuk segera menyelesaikan kisruh kepemimpinan di DPR RI.

"Pimpinan dari dua kekuatan politik sebaiknya bermusyawarah dengan saling mengalah, saling toleran, dan mengedepankan kepentingan bangsa," katanya di Jakarta, Jumat (7/11).

Menurut Priyo, jika pimpinan dari KMP dan KIH memiliki sikap yang sama untuk saling mengalah, saling toleran, dan mengedepankan kepentingan bangsa, dirinya optimistis kisruh di DPR RI akan segera berakhir.

"DPR RI adalah lembaga tinggi negara yang anggotanya dipilih oleh rakyat, hendaknya para anggota DPR RI mengutamakan aspirasi rakyat dan bukan kepentingan kelompoknya," katanya.

Calon Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, meskipun KMP memiliki kursi yang lebih banyak di DPR RI tapi sebaiknya tidak melakukan tindakan menang-menangan dengan "menyapu bersih" pimpinan DPR RI hingga pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD).

Ia mengingatkan agar pimpinan KMP dapat memberikan sejumlah kursi pimpinan komisi dan AKD sehingga dapat terjadi keseimbangan bagi DPR RI dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Priyo Budi Santoso yang menjadi anggota DPR RI selama tiga periode itu menjelaskan, selama 15 tahun dirinya menjadi anggota DPR RI tidak pernah terjadi kisruh yang mengakibatkan kebuntuan seperti saat ini.

"Kisruh yang terjadi saat ini dan sudah berlangsung lebih dari sebulan, seolah-olah tidak ada solusi. kisruh di DPR RI harus segera dihentikan agar pemerintahan dapat berjalan dan DPR RI juga dapat bekerja," jelasnya.

sumber : Antara

Seberapa tertarik Kamu untuk membeli mobil listrik?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement