REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan masih menunggu penyatuan dualisme di DPR sehingga bisa menjalankan agenda bersama mitra kerja di DPR.
"Supaya enak maka menunggu DPR menjadi satu dulu. Karena apabila kami datang ke kiri, nanti kanan marah, begitu pula sebaliknya," kata Yasonna di Gedung Nusantara II, kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan sikap tersebut bukan meragukan keabsahan pimpinan DPR yang telah dilantik Mahkamah Agung, namun tidak enak apabila dirinya datang dalam kondisi seperti saat ini. Menurut dia, para pimpinan partai politik sedang menjalin komunikasi yang baik dengan fraksi-fraksi di DPR sehingga diharapkan dalam waktu dekat terjadi perubahan suasana politik.
Ia mengakui anggota dewan paham apabila perpecahan itu berlangsung lama maka akan mengecewakan rakyat dan merusak citra DPR. Menurut dia rakyat bisa marah karena agenda kerja DPR menjadi terhambat dalam melayani masyarakat.
"Teman-teman juga paham kalau semakin lama (dualisme kepemimpinan di DPR) semakin merusak citra DPR," katanya.
Sebelumnya Ketua MPR Zulkifli Hasan meyakini kekisruhan di DPR dapat diselesaikan dalam waktu dua minggu, dengan peran serta MPR. Zulkifli mengatakan tidak ada masalah di suatu negara yang tidak bisa diselesaikan melalui silaturahmi dan mufakat.
Menurut dia, terkait kekisruhan di DPR, para ketua umum partai politik sedang bekerja untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dia mengatakan apabila hal itu berhasil maka tidak ada istilah pihak yang kalah namun semua pihak akan menang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
