REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih mengkaji rencana penghentian sementara (moratorium) calon pegawai negeri sipil (PNS).
"Sedang dalam kajian yang mendalam dan akan kita laksanakan awal tahun 2015," kata Menteri PAN dan RB, Yuddy Chrisnandi, di Jakarta, Rabu (5/11).
Yuddy mengungkapkan, kajian mendalam tersebut dilakukan untuk melihat apakah penerimaan CPNS itu efektif atau tidak. Namun moratorium itu tidak berlaku pada guru honorer dan pegawai medis.
"Jadi guru honorer, calon-calon PNS yang sedang tes itu bukan sesuatu yang menakutkan. Jadi tenang-tenang sajalah," ungkapnya.
Yuddy mengatakan, moratorium juga dilakukan untuk menekan anggaran biaya belanja pegawai yang sudah termasuk besar. Meski merencanakan akan melakukan moratorium, namun ia belum memasang target tertentu.
Kementeriannya akan melakukan audit internal terlebih dulu untuk melakukan analisis beban kerja. "Kita sedang lakukan audit internal, audit organisasi di seluruh Kementerian dan lakukan analisis beban pekerjaan di setiap unit organisasi pemerintahan, dari situ akan kita tahu berapa besaran angkanya yang paling pas," papar Yuddy.