REPUBLIKA.CO.ID, BALAI KOTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Salah satunya dengan menerapkan kebijakan di sektor transportasi serta mengoptimalkan penggunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan banyak kebutuhan pokok yang meningkat setelah kenaikan BBM. Karena itu Pemprov berupaya membuat warga agar dapat terus berhemat, diantaranya dengan menggunakan sarana transportasi umum yang disebut tidak akan mengalami kenaikan.
"Kami akan terus berupaya untuk menekan inflasi setelah kenaikan BBM. Yang paling penting juga ini transpotasi umum dan KJP,KJS dimaksimalkan," ujar Basuki di Balai Kota, Rabu (5/11).
Pria yang akrab disapa Ahok ini menjelaskan dengan KJP dan KJS, beban warga berpenghasilan rendah dapat berkurang. Tidak hanya itu, kebutuhan pelayanan pendidikan dan kesehatan dapat terpenuhi secara keseluruhan.
Dalam upaya menekan harga kebutuhan pokok, mantan Bupati Belitung Timur itu juga mengatakan akan memaksimalkan peranan dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah DKI. Dengan demikian, harga kebutuhan pokok tidak akan melambung terlalu tinggi.