REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf, mengatakan belum membahas anggaran terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang menjadi domain komisi IX. Dalam hal ini, karena mitra kerja komisi yang dipimpinnya salah satunya adalah kementerian kesehatan. Ia juga mengatakan, belum mengetahui anggaran untuk KIS itu berasal dari pos mana.
"Besok akan kita tanyakan ke menteri kesehatan, anggarannya dari mana. Setiap penggunaan anggaran harus dibahas bersama-sama dengan DPR," katanya kepada Republika, Selasa (4/11).
Menurutnya, dalam satu atau dua hari ke depan komisi IX akan mengagendakan rapat gabungan dengan pemerintah untuk membahas terkait KIS tersebut. Karena menurutnya, sebagaimana sudah disahkan dalam paripurna terkait mitra kerja komisi di pemerintahan.
Mantan wakil gubernur Jawa Barat ini menilai, program tiga kartu sakti Jokowi adalah ide semangat yang bagus. Ia menilai itu dikeluarkan untuk memperbaiki dan memberikan penajaman dari program pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono sebelumnya.
Akan tetapi, ia berpendapat lebih baik menjalankan terlebih dahulu program BPJS yang telah memiliki undang-undang. Di samping, BPJS sudah menjadi BUMN yang sudah terstruktur.
"Mari jalankan saja dulu BPJS. Nanti kalau anggaran sudah jelas, baru bisa diberlakukan. Paling tidak kita memantau," katanya.
Ia mengatakan, melihat Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai nama lain dari Beasiswa Miskin. Sedangkan, KIS adalah nama lain dari BPJS. Namun demikian, menurutnya, penyelenggaraan dari tiga kartu sakti Jokowi diantara KIS, KIP dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tidaklah mudah.
Ia mempertanyakan mengenai siapa yang membagikan kartu tersebut. Apakah dibagikan begitu saja, apakah melalui pemerintah daerah atau Badan Pusat Statistik, katanya. Kemudian terkait data penduduk. Seandainya dibagikan, ia mempertanyakan bagaimana dengan penduduk yang sudah memiliki kartu BPJS. Selanjutnya, masalah audit kartu tersebut.
Apalagi menurutnya, kartu BPJS sudah tersalurkan pada hampir 26juta dari target 180juta penduduk. Jika kartu sudah tersalurkan pada 100juta penduduk, menurutnya, apakah BPJS akan diganti ulang dengan KIS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika