REPUBLIKA.CO.ID,

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan penjelasan tentang rencananya untuk mencabut dan mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) di depan 34 kepala daerah yang mengikuti rapat koodinasi nasional (Rakornas) Kabinet Kerja.

Jokowi mengatakan subsidi energi senilai Rp330 triliun sangat memberatkan postur anggaran. Untuk itu ia akan mencabut dan mengalihkan subsidi bahan bakar minyak yang konsumtif ke subsidi produktif dalam bentuk pembiayaan usaha-usaha produktif.

"Kita ingin pengalihan subsidi BBM, kita arahkan ke subsidi pupuk untuk petani, subsidi benih untuk petani, infrastruktur dan irigasi ke petani juga," kata di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11)

Ia menargetkan mencapai swasembada dalam tiga tahun dan pembangunan lima hingga tujuh bendungan setiap tahunnya. Menurutnya subsidi BBM juga harus diarahkan untuk pengadaan mesin kapal dan pendingin ikan untuk nelayan serta infrastruktur, dan kegiatan-kegiatan produktif lain.

Pada kesempatan itu di hadapan para pejabat daerah, Presiden menjelaskan bahwa selama lima tahun terakhir nilai subsidi BBM mencapai Rp14,5 triliun. "Kita bakar, hilang selama lima tahun," katanya.

Sementara itu untuk kesehatan dan infrastruktur hanya Rp202,6 triliun dan Rp577,9 triliun. "Ini yang harus kita ubah," katanya sambil menyebut hal itu sebagai suatu tantangan ekonomi.

Selain menyampaikan mengenai pengalihan subsidi energi, Presiden pada kesempatan itu juga mengingatkan para pejabat daerah untuk berhati-hati dalam memberikan izin pengelolaan sumber daya alam pada investor.

Ia menilai yang diperlukan Indonesia adalah investor di bidang infrastruktur sedangkan pengelolaan sumber daya alam sepenuhnya hendaknya demi kesejahteraan rakyat. "Satu-satunya jalan untuk mempercepat pembangunan adalah investasi. Namun (menerima) investor itu milih-milih, kalau infrastruktur silakan masuk," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika