REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDIP mengkritik sikap Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang terkesan terlalu bersemangat menaikan harga BBM bersubsidi. Bagi PDIP sikap JK soal BBM bersubsidi menimbulkan banyak pertanyaan.

"Saya lihat Pak JK lebih nafsu naikan BBM daripada presidennya. Saya gak tahu kenapa dia begitu bernafsu," kata Ketua DPP PDIP Bidang Energi dan Sumber Daya Alam, Effendi Simbolon di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (4/11).

Effendi menilai jajaran menteri ekonomi di kabinet Jokowi tidak memiliki semangat membangun kemandirian bangsa. Ini terlihat dari sikap mereka yang cenderung menggantungkan kebijakan harga BBM kepada mekanisme pasar.

"Saya meragukan Soyfan Djalil (Menkoperekonomian, Rini Soemarno (Menteri BUMN), dan Sudirman Said (Menteri ESDM) punya semangat Trisakti," ujarnya.

Seharusnya pemerintah membenahi persoalan yang terjadi di sektor minyak dan gas sebelum mewacanakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Misalnya, kata Effendi, pemerintah perlu mulai mengembangkan energi alternatif berbasis nonfosil, membenahi tata niaga migas, dan membangun kilang-kilang minyak baru. "Harusnya tata niaga energi kita dibenahi dulu," ujarnya.

Effendi juga menolak dalih pemerintah bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 3000 akan menyejahterakan rakyat. Effendi mengatakan jika logika pemerintah bena, mestinya harga BBM bersubsidi dinaikan Rp 10 ribu.

"Kalau benar begitu, sekalian saja naikan Rp 10 ribu biar semua sejahtera. Baru seminggu dilantik kok sudah bikin heboh," kata Effendi.

Ia menegaskan pemerintah jangan terus membebankan persoalan BBM kepada rakyat. Pemerintah harus mulai mengambil alih penanganan energi secara efektif.

"Kok malah meliberalkan komoditas rakyat (BBM). Itu kan akibat penanganan energi yang lalai," tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika