Selasa 04 Nov 2014 10:39 WIB

PDIP Minta Pemprov DKI Bahas lagi Soal Dana Hibah

Rep: C66/ Red: Bayu Hermawan
Suasana halaman Balai Kota dan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta, Jumat (3/10).
Foto: Antara/Rosa Panggabean
Suasana halaman Balai Kota dan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta, Jumat (3/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI menyetujui rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan dana bantuan kepada wilayah-wilayah penyangga.

Namun Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemprov DKI melakukan pembahasan secara matang sebelum melaksanakan rencana tersebut.

"Mengingat jumlah yang diberikan tidak sedikit dan ini memerlukan pertanggungjawaban kepada masyarakat, jadi besaran dana hibah masih harus dibicarakan," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Johny Simanjuntak, Selasa (4/11).

Seperti diketahui, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berencana memberikan dana bantuan ke wilayah-wilayah penyangga. Dana itu akan diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dana hibah itu diserahkan untuk keperluan yang berhubungan dengan kepentingan Ibu Kota, seperti mengatasi banjir dan macet. Pria yang akrab disapa Ahok itu mencotohkan seperti untuk membangun infrastruktur seperti jalan juga transportasi massal yang terintegrasi, wilayah penyangga membutuhkan dana besar. Apabila DKI membantu, maka salah satu upaya mengatasi kemacetan Ibu Kota dapat dilakukan.

Selain itu, untuk mengatasi banjir, mantan Bupati Belitung Timur itu mencotohkan pembangunan Waduk Ciawi di Kabupaten Bogor dapat menjadi solusi. Namun tentu dana yang dibutuhkan tidak sedikit. Wilah penyangga itu juga tidak memiliki anggaran yang besar dalam melakukan pembangunan.

"Kalau selama itu untuk kepentingan Jakarta pasti kami kasih. Berapa triliun juga akan diusahakan," ujar Ahok.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement