REPUBLIKA.CO.ID, JEMBER -- Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mendukung langkah Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Silakan, PKB menyerahkan itu kepada pemerintah," ujarnya di Pondok Pesantren An-Nuriyah, Desa Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (3/11).

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu mengatakan, PKB mempersilakan pemerintahan Jokowi dengan JK menaikkan harga BBM karena subsidi itu memang memberatkan keuangan negara. Sebab menurutnya biaya untuk subsidi BBM memang cukup besar karena mencapai Rp400 triliun.

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil usai mengikuti rapat kabinet terbatas di Jakarta, Rabu (29/10) 2014 memberikan sinyal bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi akan dilakukan pemerintah sebelum Januari 2015.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan mendukung rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Menurut Ketua PBNU Said Aqil, anggaran yang dikeluarkan untuk subsidi BBM yang mencapai Rp400 triliun, lebih baik digunakan untuk membiayai program yang langsung bermanfaat bagi rakyat kecil yang membutuhkan, seperti petani dan nelayan.

"Daripada dibakar di jalan jadi asap," ucap Said Aqil.

PBNU, kata Said Aqil, sangat menyadari bahwa mendukung kenaikan harga BBM sama tidak populernya dengan keputusan pemerintah mengurangi subsidi BBM. Namun, lanjut dia, sikap itu harus diambil demi kepentingan yang lebih luas.

Ikuti Whatsapp Channel Republika