REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Terpilihnya Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian mendapat catatan khusus dari Indonesian Corruption Watch (ICW). ICW menilai, Amran Sulaiman yang memiliki latar belakang swasta dan memiliki koneksi dengan beberapa CEO perusahaan, harus ketat diawasi.
"Dari aspek kapasitas, mungkin Pak Amran hebat dalam memimpin perusahaan. Tapi untuk mengelola Kementan banyak pihak yang meragukan," ujar Emerson Yuntho selaku koordinator divisi peradilan ICW saat diskusi di Jakarta, Ahad (2/11).
ICW mencatat, salah satu alasan mengapa Kementan dinilai rawan dalam tindak korupsi adalah kementerian ini masuk ke dalam 5 besar penerima anggaran dari APBN. Di tahun 2014, kementan masuk lima besar kementan yang paling besar menerima anggaran pemerintah: Kementerian Hukum dan HAM Rp 86,3 triliun, Kementerian Agama Rp 49,4 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 46 triliun, dan Kementerian Pertanian Rp 15 triliun. "Anggaran sebesar ini harus dikelola betul supaya tidak ada praktek korupsi," lanjut Emerson.
Catatan kedua, menurut ICW, kementerian ini muncul sejumlah skandal korupsi. Ada enam kasus yang disorot oleh ICW: Pertama dugaan suap impor daging sapi, dugaan korupsi dirjen pangan, proyek pengadaan benih, keempat dugaan korupsi benih kopi senilai Rp 12 miliar, proyek dekomposer cair atau pupuk cair senilai Rp 81 miliar, dan keenam adalah pengadaan bibit palawija tahun 2012 senilai Rp 200 miliar lebih.
"Banyaknya kasus korupsi di kementan membuat publik patut mencurigai dan kita bisa katakan Kementan harus diawasi dari praktek korupsi terkait pengadaan barang dan jasa," ujar Emerson.
Proyek yang diadakan di Kementerian Pertanian seolah menimbulkan ironi. Di satu sisi ada keinginan untuk menyejahterakan petani, tapi alih alih untuk petani malah menyejahterakan koruptor. "Dan ironisnya lagi, dugaan korupasi tersebut terjadi ketika Kementan menerapkan WBL atau wilayah bebas korupsi. Bahkan tahun 2009 KPK memberikan skor tertinggi untuk Kementan dalam integritas sektor publik. Jadi ini bukan jaminan," jelas Emerson.
Ikuti Whatsapp Channel Republika