REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan menyatakan siap berdialog dan mengajak semua pihak agar secepatnya bermusyawarah dalam menyelesaikan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD).
"Pilpres sudah selesai, dan presiden sudah dilantik. Kini saatnya bergotong royong membangun negeri," kata pelaksana tugas (Plt) Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Sabtu (1/11).
Ia mengatakan PDI Perjuangan sangat menyesalkan atas praktik politik asal menang yang ditunjukkan di DPR. Khususnya terkait dengan pengisian jabatan pimpinan komisi dan AKD.
Karenanya, ia mengimbau agar pimpinan dan anggota DPR memegang teguh janji jabatan untuk selalu berpedoman pada Pancasila.
"Musyawarah mufakat seharusnya menjadi cara terbaik pengambilan keputusan di DPR," ungkap dia.
Lebih-lebih, lanjut dia, dengan adanya tradisi yang selama ini telah berlangsung. Yaitu, penetapan pimpinan alat kelengkapan dilakukan secara musyawarah dengan menerapkan prinsip proporsionalitas.
"Bagaimana pun suara rakyat pada pemilu legislatif yang lalu tidak bisa diabaikan. Tindakan sepihak menerapkan pimpinan alat kelengkapan dewan, tanpa terpenuhi kuorum keanggotaan komisi dan kuorum jumlah fraksi adalah bentuk nyata dari pelanggaran tatib DPR itu sendiri," tambah Hasto.
Menurut dia, apa yang diperjuangkan Fraksi PDIP DPR bukanlah terkait perebutan jabatan. Melainkan perjuangan untuk mengembalikan ruh demokrasi.
"Saatnya pimpinan dan anggota DPR RI memegang teguh janji jabatan dan menampilkan tradisi demokrasi yang matang, berkeadaban dan tidak menang-menangan. Itulah yang menjadi harapan rakyat," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
