REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Seniman dan Budayawan Muslimin Nahdlatul Ulama atau Lesbumi menggelar peringatan 11 tahun pengukuhan wayang sebagai Adikarya Pusaka Kemanusiaan Dunia oleh Lembaga Kebudayaan PBB (UNESCO).
Kegiatan peringatan itu diluncurkan di sela acara Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Gedung PBNU, Jakarta, Sabtu (1/11).
"Kegiatan akan dipusatkan di Kompleks Pesantren Kaliopak Piyungan, Yogyakarta, selama sebulan mulai 1 November hingga 6 Desember 2014," kata Wakil Ketua Pengurus Pusat Lesbumi, yang juga Ketua Panitia Pengarah Kegiatan M Jadul Maula.
Ia menjelaskan rangkaian acara peringatan dilaksanakan atas bantuan dana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, serta dukungan dari berbagai lembaga, individu dan komunitas budaya yang peduli, dan secara khusus didukung oleh Penjabat Rais Aam PBNU KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus).
Dalam rangkaian kegiatan itu, digelar diskusi "Epos Mahabharata, Lakon-Lakon Wayang Jawa dan Cultural Studies" pada 10 November bersama Spiritualis Jawa Ki Herman Sinung Janutama, Dosen IRB Universitas Sanata Dharma Dr St Sunardi, serta Spiritualis dan Ahli Sastra Jerman dari Harvard University AS Dr Holland C Taylor.
Selanjutnya ada seminar nasional "Wayang dan Krisis Manusia Nusantara" bersama Prof Dr Sri Heddy Ahimsa Putra (UGM), Dr Sindhunata SJ (Majalah Basis) dan M Jadul Maula (Pesantren Kaliopak) pada 17 November.
"Gus Mus dijadwalkan menyampaikan pidato pembukaan dalam seminar nasional ini," tambah Jadul Maula.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan hingga 6 Desember berturut-turut mulai dari kegiatan belajar bersama "Pesantren, Wayang, dan Jatidiri Bangsa", pameran bentuk-bentuk dan komik wayang, lomba mewarnai dan dongeng wayang, wayang edukatif, pentas seni tradisi dan modern, dan pagelaran wayang kulit.
"Pagelaran wayang kulit diselenggarakan pada 6 Desember sebagai puncak acara sekaligus penutup kegiatan dengan lakon Ilange Pusaka Jamus Kalimasadha dengan dalang Ki Gondo Suharno," kata Jadul Maula.
Ikuti Whatsapp Channel Republika