REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Yogyakarta Syukri Fadholi mengatakan, seluruh kader di wilayah dan cabang di Yogyakarta menginginkan islah. Mereka sudah 'jengah' dengan perseteruan yang terjadi di internal partai.
Menurutnya, konflik yang terjadi dinilai telah menguras habis tenaga dan justru merugikan partai berlambang Ka’bah itu. Karenanya, PPP harus segera islah untuk menyatukan semua elemen yang sempat terpecah.
"Kami berharap bisa islah agar PPP bisa mengabdi kepada bangsa dan negara," katanya di arena Muktamar VIII PPP di Hotel Sahid, Jakarta, Sabtu (1/11).
Dia mengatakan, keutuhan partai warisan ulama itu adalah segalanya. Karenanya, islah menjadi syarat mutlak untuk menyatukan kembali serpihan akibat perpecahan yang terjadi.
Ia juga menyesalkan adanya surat dari Menkumham Yasonna H Laoly yang mengesahkan kepengurusan DPP PPP versi muktamar di Surabaya.
Menurutnya, keputusan menkumham tidak etis dan tak sesuai dengan UU Partai Politik. Menkumham juga disebut terburu-buru dalam mengeluarkan keputusan tersebut.
Karena Yasonna baru sehari dilantik menjadi menteri. Alasan lainnya, konflik yang terjadi di internal harusnya diselesaikan melalui mahkamah partai sesuai pasal 32 UU Partai Politik.
Upaya melalui jalur hukum untuk menggugat keputusan itu telah dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Syukri berharap, hakim di PTUN bisa melihat dan memutuskannya dengan jernih dan tidak menambah beban konflik di PPP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika